Marhaban ya Ramadhan
Assalamualaikum wr.wb
untuk mengikat silaturahmi antar pengurus, anggota dan alumni,
maka kami akan mengadakan silaturahmi akbar yang akan diadakan pada:
Hari Minggu, 21 September 2008
pukul 15.00 sampai buka puasa bersama
di gedung CD UNJ
Untuk itu diharapkan kehadirannya kepada seluruh LKM’ers agar silaturahmi benar-benar terjalin antar generasi.
terima kasih kami ucapkan untuk tindak lanjut kedatangannya.
wassalamualaikum wr.wb
MENJIWAI KARAKTER BANGSA
Oleh: Hamzah Ichwal
Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Ke-63 pada Tanggal 17 Agustus 2008 Republik Indonesia. Lazimnya peringatan ulang tahun yang dimaknai, bukan sekedar menjadi acara seremonial dan hura-hura. Tetapi harus dapat menggugah, membangkitkan kesadaran, dan mendorong segenap rakyat untuk menjiwai kembali arti nasionalisme dengan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan di kancah perserikatan masyarakat yang ingheren dalam satu bingkai nasionalisme, dan nampaknya masih jauh dari cita-cita kemerdekaan sebagai simbol perjuangan rakyat.
Pada dasarnya, cita-cita kemerdekaan berarti bebas dari kemiskinan dan kebodohan, lalu menjadi bangsa mandiri dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dengan terwujudnya keadilan sosial yang kian luas. Inilah cita-cita kemerdekaan yang melandasi kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi alat dan medan perjuangan bagi terselenggaranya kehidupan bangsa yang cerdas, adil, sejahtera, dan dapat mewujudkan perdamaian abadi seperti ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan kenegaraan kita.
Namun sampai saat ini, keterwujudan tersebut nampaknya masih jauh “panggang dari api”, kedekatan kita dengan berbagai aspek permasalahan seolah mengisi setiap detik kemerdekaan, moralitas yang dinodai dengan kasus korupsi, nasionalisme yang dipecah melalui gerakan separatis, pendidikan yang belum merata, ekonomi yang belum berdikari, juga kemiskinan yang mengemuka disetiap sisi kehidupan kita. Lantas masih pantaskah kita memperingati hari kemerdekaan dengan konser musik beralun “cinta”, glamoritas, dan lomba-lomba yang tidak diiringi perenungan tentang kegigihan para pahlawan yang harus diteruskan dengan character sustainable development.
Pada dekade awal perjuangan kemerdekaan, teramat berat tantangan dari berbagai arah. Baik fisik maupun pemikiran, betapa tidak ketika awal kemerdekaan muncul berbagai statement yang menumbuhkan rasa pesimistis rakyat Indonesia. Antara lain ungkapan Professor Veth, bahwa Indonesia tidak pernah merdeka. “Dari zaman purbakala sampai sekarang, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan”. Tetapi semua itu disangkal oleh Soekarno melalui tulisannya yang berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka” yang didalamnya terkandung sangkalan bahwa analisis tersebut keliru. Oleh karena tatangan tersebut diperlukan kembali untuk merefleksikan karakter bangsa yang dibangun dengan pondasi kokoh nasionalisme dan cinta tanah air.
Karakter Bangsa
Menurut Sigmun Freud, character is striving with underly behaviour, artinya karakter merupakan kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang bisa ditampilkan secara mantap. Karakter juga merupakan internalisasi nilai-nilai yang semula berasal dari lingkungan menjadi bagian dari kepribadiannya. Selanjutnya, karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku.
Harus dipahami pula, bahwa karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, dibangun, dan ditumbuhkembangkan. Dengan perayaan kemerdekaan ke-63 ini merupakan salah satu momentum untuk kembali merefleksikan karakter bangsa. Setidaknya upaya yang dilakukan merupakan kesadaran bersama tentang nasionalisme bangsa yang meliputi cross cultural and ethnic. Dengan begitu kemerdekaan tidak hanya kita jalani secara seremonial sesaat, tapi selamanya sampai kapanpun. Karena kita harus tetap waspada dengan gempuran globalisasi yang coba melunturkan makna kesatuan dengan berbagai saluran informasi, kapitalisasi, dan politik hegemoni asing.
Selanjutnya, menurut perspektif penulis makna momentum penjiwaan karakter bangsa yang kita peringati dalam perayaan kemerdekaan mempuyai makna yaitu, pertama, dedikasi terhadap perjuangan para pahlawan yang bersikeras merebut tampuk machtsvorming yang dalam bahasa perjuangan Soekarno berarti “pembikinan tenaga, menuju kuasa”, lebih jelasnya yaitu satu-satunya jalan untuk memaksa kaum kolonial tunduk kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan negara untuk menunjukan karakternya sendiri. Nilai luhur juga kearifan berkedamaian yang dilandasi rasa gotong-royong.
Kedua, adalah persatuan yang dilandasi rasa nasionalisme, yaitu satu ikatan yang mengaitkan berbagai etnik, suku, budaya, ras, golongan, dan agama untuk sama-sama menerus-tuntaskan perjuangan para pahlawan. Membawa Indonesia menuju sejahtera dan mandiri, dengan keteguhan memperjuangkan hak dan suara rakyat sebagai pegangan menentukan prinsip dan arah perjuangan. Hal ini merupakan tantangan kita bersama dalam mensosialissasikan dan memperbaharui makna nasionalisme dengan sikap penguatan integtasi regional dalam bingkai NKRI.
Ketiga, membuang jauh-jauh karakter buruk “Manusia Indonesia” dan membangun kembali karakter positif yang berpotensi menguatkan pembangunan bangsa. Menurut Muchtar Lubis karakter buruk Manusia Indonesia adalah hipokrit, sikap tak bertanggung jawab, ingin cepat berhasil tanpa kerja keras, tidak displin, bangsa kagetan yang sering lupa, percaya takhayul, dan feodal. Kesemuanya merupakan hal yang harus diubah menjadi energi positif dengan budaya kritk untuk saling megingatkan, dan saran sebagai simbol kepedulian.
Merajut Kembali
Setelah 63 tahun lamanya kita merdeka, setidaknya banyak kemajuan yang kita raih diantara sekelumit dinamikanya. Titian estafeta perjuangan harus kita isi dengan hal-hal yang positif, membangun karakter bangsa dengan pengayaan heterogenitas menjadi nasionalisme kebangasaan. Melahirkan generasi yang teguh dan sadar akan kondisi bangsanya. Mari kita bina hubungan bergotong-royong dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat.
Strategi tersebut mengarah pada penciptaan iklim yang dapat merajut pada pencarian identitas kebangsaan dengan karakter, yang arif dan bijaksana. Dalam sebuah perenungan, ketika sebuah bangsa dalam masa perkembangan, harus ditekankan konsistensi berkarakter, derasnya arus akulturasi disesuaikan dengan ekspansi kebudayaan bangsa. Disamping peran media yang harus diluruskan menjadi filter pengetahuan masyarakat dan sosialisasi budaya. Dengan begitu, bangsa kita dapat benar-benar dihargai di mata dunia.
Kemerdekaan bukanlah sebuah pemberian dari kolonial belanda, melainkan hak yang harus kita raih dan perjuangkan. Setelah itu, sebagai generasi penerus seyogyanya kita menghargai pengorbanan para pahlawan dengan semangat perjuangan melalui inovasi berbasis karakter bangsa, dengan berbagai dimensi ilmu pengetahuan. Menolak penjajahan baru dengan bingkai apapun. Merasakan dengan makna yang menjiwa, bahwa saat ini kita harus bergerak dan berjuang tanpa henti. (HI)
”Geliat kemiskinan menggema di seantero negeri,
Nurani kemanusian turut merasa, betapa bangsaku harus bersimpuh
Ditengah kemajuan bangsa lain”
Oleh : Hamzah Ali
Berbicara kemiskinan, tampaknya masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan banyak orang di negeri ini. Rubrikasi humaniora diberbagai media kita masih dipenuhi oleh fenomena kemiskinan di berbagai pelosok negeri dengan berbagai gejala yang ditimbulkan seperti kelaparan, gizi buruk, dan menyebarnya wabah penyakit. Layar kaca televisi kita ramai menyajikan beragam reality show yang mengexpose kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat mengetuk hati nurani pemirsa. Mulai dari uang kaget, toloong!!, 3x lipat, pulang kampung, bedah rumah, lunas, dan seterusnya.
Sisi positif dari hal tersebut yaitu memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa banyak sekali saudara kita yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Kadangkala bangsa ini memang harus dilatih kepedulian dan kepekaan sosialnya. Namun sisi negatifnya adalah derita masyarakat miskin diexplorasi dan dipertotonkan banyak orang, dan dijadikan alat yang dapat meraih rating tinggi demi meraih keuntungan. Terlebih lagi bila hal tersebut diasumsikan oleh para produser sebagai tontonan yang memikat daya tarik. Sungguh prihatin!!!
Meminjam laporan Bank Dunia 2000/2001 yang berjudul attacking poverty, pada 1996 jumlah penduduk indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan 11,3% kemudian meningkat menjadi 20,3% pada 1998 dan 66,1% atau sekitar 136,8 juta jiwa pada 1999, data terakhir 25 april 2007 bahwa februari 2005 hingga maret 2006 angka kemiskinan melonjak sebanyak 3,95 juta orang. Dilain pihak, Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan, hingga juni 1998 masyarakat miskin indonesia telah mencapai 79,4 juta orang atau sekitar 39,1% dari jumlah penduduk 202 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas masyarakat perkotaan selitar 22,6 juta jiwa atau 28,8% dari penduduk kota, dan di pesesaan mencapai 56,8 juat jiwa atau 45,6% dari penduduk pedesaan. Bakan pada akhir 1998 penduduk miskin di indonesia diramalkan mencapai 95,8 juta orang. Perkembangan terakhir pada 2002 kondisi kemiskinan adalah sebesar 38,4 juta jiwa (18,2%). Data tersebut mennunjukakn betapa bangsa kita masih rentan dengan fenomena kemiskinan.
Menelusuri lebih jauh potret kemiskinan, tempat tinggal rakyat miskin terlalu sempit bila diisi dengan kesedihan, dan terlalu becek bila dihujani air tangisan, tetapi mereka hanya bisa legowo dan nrimo keadaan, tanpa bisa menghindari terjal dan dalamnya jurang kemiskinan. Gurita kemiskinan yang mengakar kuat pada kehidupan rakyat menjadi hal yang harus kita tanggulangi bersama dalam menciptakan kesejahteran.
Konsep Kemiskinan
Kemiskinan harus dilihat sebagai konsep yang relatif, karena kemiskinan terkait dengan struktur masyarakat. Selanjutnya, kemiskinan tidak hanya didefinisikan dalam pengertian ekonomi kuantitratif saja, tetapi juga dalam pengertian dalam pengertian kualitatif dan juga humanistik. Dengan kata lain, kemiskinan tidak bisa dibicarakan sebagai persoalan tunggal (poverty), tetapi dalam pengertian yang plural (poverties).
Kemiskinan subsistensi (ekonomi), terkait dengan pendapatan, makanan, tempat tinggal dan seterusnya yang tidak mencukupi. Kemiskinan perlindungan terkait dengan sistem kesehatan yang buruk, kekerasan, perlombaan senjata, dan seterusnya. Kemiskinan afeksi terkait dengan otoritarianisme, opsesi, hubungan antara eksploitasi dan lingkungan alam, dan seterusnya. Kemiskinan pengetahuan terkait dengan pendidikan yang berkualitas rendah. Kemiskinan partisipasi terkait dengan marjinalisasi dan diskriminasi. Dan kemiskinan identitas terkait dengan paksaan norma-norma asing atas kebudayaan lokal dan regional, migrasi yang dipaksakan, pengasingan politik dan seterusnya.
Selain itu, ada tiga macam konsep kemiskinan yang paling sering dijadikan acuan yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif (Suntoyo Usman, 2003). Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, papan).
Kemiskinan relatif yaitu dengan memperlihatkan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah bebeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu lainnya. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.
Sedangkan kemiskinan subjektif dirumuskan berdasarkan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal kemiskinan objektif dan kemiskinan relatif. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis kemiskinan boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin dan demikian pula sebaliknya.
Pembangunan Salah Pola
Pengentasan kemiskinan sebuah bangsa tidak terlepas dari pembangunan. Tahun 1969, pemerintah mengawali crash-programme yang mengikuti pola kapitalis dengan meminjam dana dari luar negeri melalui Inter Governmental Group On Indonesia (IGGI), melihat hal tersebut, modal financial dianggap variabel krusial tunggal pembangunan. Padahal ada variabel krusial lain yang harus diperhatikan yaitu human capital yang seolah terabaikan.
Pada tahun 1967, pemerintah juga mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing, sehingga mampu mengundang pemodal dari luar negeri untuk melakukan investasi di indonesia. Penanaman modal asing pada dasarnya adalah dikmaksudkan untuk melakukan proses industrialisasi. Sedangkan hutang luar negeri lebih kepada menyokong penanaman modal tersebut, yaitu membangun prasarana fisik dan kelembagaan, menyelenggarakan pemerintahan dan manajemen pembangunan.
Dengan kebijakan tersebut, produksi memang bisa dikatakan naik sebagai hasil dari investasi. Tapi tingkat pendapatan petani dan buruh industri serta upah jasa pegawai rendah di daerah perkotaaan tetap rendah, apalagi di pedesaan. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru itu pada dasarnya diarahkan untuk mencapai suatu perkembangan ekonomi kapitalis.
Namun, hasil dari startegi pembangunan itu harus dibayar mahal. Pertama, hutang luar negeri yang semakin meningkat sehingga akhirnya indonesia berada pada tingkat ketiga sebagai penghutang terbesar di dunia, setelah mexico dan brazil. Kedua, inflasi terus meningkat, walaupun akhirnya dapat ditekan hinggá satu digit. Namun inflasi ini menyebabkan merosotnya nilai rupiah terhadap valuta asing, sehingga karena itu mata uang rupiah harus selalu didevaluasi.
Ketiga, terkurasnya sumber daya alam, terutama hutan topis dan minyak bumi yang menyebabkan terancamnya kelestarian alam dan rusaknya lingkungan hidup. Menurut pemerhati lingkungan hidup, jika kerusakan sumber daya alam itu dihitung sebagai biaya, maka pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya menjadi jauh lebih kecil. Bahkan mungkin pertrumbuhan ekonomi menjadi negatif. Demikian pula dengan dikurasnya minyak bumi, maka indonesia akhirnya berhenti menjadi pengekspor minyak, dan menjadi pengimpor minyak, sehingga indonesia berada diambang dan bahkan telah masuk ke kondisi krisis energi.
Sebagai akibat dari hutang luar negeri yang membesar dan merosotnya pendapatan minyak bumi sebagai pendapatan domestik, maka indonesia memasuki krisis anggaran, yaitu mendapat tekanan defisit anggaran yang sulit ditutup. Untuk mengatasi anggaran, pemerintah, atas nasehat International Monetary Fund (IMF) pemerintah harus mengurangi atau mencabut subsidi. Subsidi untuk pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Koperasi (UKMK) misalnya dicabut. Demikian pula Subsidi Bakar Minyak (BBM) dikurangi secara drastis yang mengakibatkan kenaikan harga BBM. Kanaikan harga BBM memicu kenaikan harga, yang berarti meningkatkan inflasi. Sehinggga daya beli masyarakat menurun drastis, angka kemiskinan telah meningkat, yang kini mencapai sekitar 209% dari jumlah penduduk.
Reengineering Human Capital
”Alam bukan modal yang utama dari suatu bangsa,
Tetapi manusianya.
Dan yang terpenting dari manusia bukan otaknya,
Bukan pula fisiknya, tetapi sikap dan mentalnya…..”
(F.X. Oerip S. Poerwopoespito)
Variabel krusial tunggal yang masih bisa diharapkan tinggal satu lagi, yaitu human capital sebagai pelaku pembangunan dan pengentas kemiskinan, terutama dalam menghadapi era persaingan global. Membangun human capital butuh waktu dan kerja keras serta perjuangan. Bangsa kita membutuhkan human capital yang mempunyai karakter kuat, bermental positif, dan beretika dalam bekerja serta menjunjung tinggi nilai moral dan kejujuran.
Namun yang terjadi saat ini terhadap human capital membuat kita makin memiris rasa. Kerusuhan dan kekerasan serta kriminalitas sudah menjadi hal yang lumrah diberitakan di media, korupsi seolah sudah membudaya, kasih sayang makin terkikis dengan ombak individualisme ala materialisme. Hal tersebut mesti kita perbaiki demi membangun bangsa sebagai konsepsi budaya, dan Negara sebagai konsepsi politik yang beretika.
Reengineering human capital atau rekayasa modal manusia adalah perancangan pembangunan konstruktif terhadapap modal bangsa yaitu manusia. Meminjam bahasa Sharif (1993) rekayasa mencakup empat hal, yakni fasilitas fisik (technoware), keterampilan, keahlian, bahkan kreativitas manusia (humanware) (kompas, 17 april 2007).
Dalam mewujudkan human capital yang bersifat integral, setidaknya ada empat elemen yang harus diperhatikan. Pertama, pendidikan umum. Tetapi pendidikan umum ini membutuhkan investasi yang cukup besaar. Sekarang ini UUD 1945 sudah menentukan besarnya anggaran pendidikan, yaitu minimal 20% dari APBN dan APBD. Jumlah ini ternyata masih belum terealisasi sepenuhnya. Pentingnya pengembangan human capital dan dampak investasi dalam dalam human capital ini telah menjadi perhatian utama theodore W. Schultz dalam bukunya The Economics Of Being Poor (1993).
Kedua, sikap dan perilaku dalam kaitannya dengan etos kerja. Elemen ini berkaitan dengan apa yang sering disebut sebagai ”budaya kemiskinan”, contoh konkretnya dari sikap dan perilaku yang menyababkan kemiskinan antra lain malas bekerja, boros dalam konsumsi, rasa rendah diri, cepat puas (nrimo), pasrah terhadap nasib, dan semacamnya.
Ketiga, keterampilan teknis yang berkaitan dengan alat-alat dan energi. Elemen ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yaitu sistem peralatan untuk mengolah lahan dan masyarakat. Penggunaan sistem peralatan ini sangat mmeningkatkan produktivitas kerja manusia dan bersifat hemat tenaga kerja, seperti dikatan dalam teori Increasing Return To Scale dalam teori ekonomi mikro Samuelson yang menyebutkan dengan adanya teknologi maka output akan bertambah lebih dari input yang ditambahkan.
Keempat, kewiraswastaan. Kaum wiraswasta ini menjadi penggerak ekonomi dengan inovasinya yang menghubungkan dunia teknik dengan pasar. Ciri utama wiraswasta adalah motif memperoleh resiko, tapi kegiatannya didorong oleh motif meperoleh keuntungan, dalam hal ini jiwa nasionalis harus tetap dipertahankan, seperti teori Swasono Compasssion Utility yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dalam mengkonsumsi, dari pada mengejar equilibrium konsumen yang lebih menguntungkan pihak luar negeri.
Penulis berharap dengan lahirnya human capital bangsa yang bermoral dan berjiwa nasionalis kita bisa mengakhiri kemiskinan dan memasuki gerbang kesejahteraan. Seperti jepang yang membangun bangsa dengan mencetak human capital yang berkarakter kuat, dengan belajar dan kerja keras untuk kehidupan yang lebih baik
Referensi:
Buku
Rahardjo, M. Dawam. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: khanata, pustaka LP3ES Indonesia.
Poerwopoespito, F.X. Oerip S dan T.A. Tatang Utomo. 2000. Mengatasi Krisis Manusia Di Perusahaan: Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental. Jakarta: Grasindo.
Artikel
Muttaqien, Arip. Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan: Rekonstruksi Arah Pembangunan Emnuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan, Dan Demokratis.
Handayani, Ririn. Paradigma Baru Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Bukan Sekedar Tugas Dan Kebajikan, Tapi Sebuah Investasi.
Media Massa
Kompas, 17 april 2007
Oleh: Wita Dwi Maharani Putri
Pendidikan adalah Pembebasan
Gemerlap kembang api berkibar dalam naungan hitam langit. Laksana payung pelangi berpendar indah lama, kemudian cahayanya turun perlahan dan menghilang. Terkadang seperti siluet pegas dan muncul semburan cahaya menyilau manis. Malam terang itu dipadati kembang api dari segala penjuru, seakan tidak peduli kepenatan beberapa jam sebelumnya. Macet dan banjir seperti pasangan melekat dalam tubuh ibu kota, namun kedua tradisi itu tidak mengurangi gaya metropolis untuk hadir kawasan Monas, menikmati sang mahkota emas.
Perayaan begitu semarak, ibarat seluruh manusia berulang tahun pada hari itu, terhipnotis hedonis bersama detik-detik pergantian waktu, pergantian yang menandakan perjalanan manusia sudah begitu tua, rusak, dan merasa perlu diluapkan seluruh energinya dalam satu euforia, perayaan tahun baru. Bahkan para petinggi ikut merayakan, memberikan sambutan pada setiap tempat, selamat dan ucapan harapan.
Aku tersenyum, berbaring di samping dengkuran Erwin rekanku. Kami tampak tak peduli kepenatan perayaan tahun baru yang selalu kudengar bertahun-tahun dari media. Memandang langit tenang dari luar jendela, tanpa satu pun kembang api, tak ada bunyi terompet atau lonceng berdentang, begitu sunyi. Menghirup udara malam yang merasuk dari jendela tanpa kaca, dan derikan jangkrik membuatku cepat pulas.
***
“Ketika wilayah geografis Indonesia meraih kemerdekaan politik dengan nama Republik Indonesia, makna pendidikan nasional menjadi lebih eksplisit, kau tahu Arsul,” ujar Erwin, rekanku dalam satu penelitian mahasiswa program studi Biologi Konservasi dan Lingkungan, mencari Ular Sinduk Naja sutatrix dalam desa pedalaman Kalimantan.
“Maksudmu?” tanyaku, berjalan pelan mengawasi serpihan ranting yang kami injak, seolah kami menginjak Ular Sinduk.
“Bukan pendidikan di Indonesia lagi! Kau tahu itu! Tapi Pendidikan Indonesia!“ ujarnya dengan logat Medan kental. Dia terus berbicara nadanya berkobar ditengah sepinya hutan di fajar menjelang, “Aku sering berkhayal bisa bertemu Orang Rimba atau bertemu Butet Manurung dan beliau berkisah panjang tentang Sokola Rimba.”
Dingin udara menusuk kulit, jaket yang belum begitu kering terpaksa kupakai, lantaran semua jaketku basah akibat jatuh dari kayak menyusuri perairan rawa.
Aku, Erwin, Tony, dan Santo adalah satu tim untuk mencari Naja sputatrix, ular yang memiliki keindahan kulit hijau zaitun sehingga menjadi incaran ekspor puluhan tahun. Sejak tahun 90-an Indonesia sudah mendagangkan Ular Sinduk ke luar negeri yang dimanfaatkan untuk konsumsi obatan. Namun, semua jenis Sinduk yang didagangkan berasal dari pemburuan alam, wajar menimbulkan pertanyan mengenai kelestarian spesies ular ini. Kini kami mencari ular itu, untuk mengetahui sisa penyebaran dan mengambil sampel pembuatan kloning Naja sputatrix.
Namun Tony dan Santo memilih berdiam di rumah penduduk, hari ini baru selesai hujan dan cuaca begitu dingin, apalagi ini merupakan awal tahun—membuat siapa pun yang bergadang merayakan semalaman untuk bangun siang. Aku, Erwin, Tony dan Santo bersama penduduk desa makan malam bersama, dan ternyata tak hanya kami pendatang yang datang ke desa pedalaman melainkan tiga mahasiswa dari Belanda juga datang berkunjung, bermaksud meneliti Macaca Fascicularis, Monyet Ekor Panjang yang kian punah.
Aku dan Erwin tertidur pulas setelah makan malam. Aku tak melawan kantuk, begitu jua Erwin yang sudah beberapa kali menguap. Kami pamit meninggalkan perbincangan topik yang memakai bahasa Banjar, Indonesia, Belanda dan Inggris.
Erwin begitu kagum dengan tokoh Butet Manurung. Sosok yang mengabdi Kawasan Bukit Duabelas, mengajarkan ‘ilmu’ yang berbeda daripada yang Orang Rimba pelajari sebelumnya, yang awalnya menyebut ‘Setan Bermata Runcing’ (pena) sebagai sumber malapetaka—atau simpelnya orang yang memiliki kemampuan baca tulis hanya dimiliki orang yang berhati jahat, untuk menipu orang lain lantaran hutan leluhur mereka yang kian ditebang. Tapi secara perlahan, Butet yang menyebut usahanya sebagai sebutan Jungle School for Life ini membuat Orang Rimba akhirnya menerima pendidikan baca tulis.
”Ketika kemajuan teknologi komunikasi merelatifkan batas kultural dan mengambil keterbatasan lokalitas…” gumam Erwin, seolah bersenandung bersama pepohon tua dan kicauan burung, “di mana fitrah manusia untuk bisa mengembalikan kesadaran identitas?” Erwin lalu melebarkan tangannya seolah ingin terbang, menghirup udara pagi, matanya terpejam, “kesadaran identitas, kawan, sadar akan dirimu sendiri…”
***
Ketika perayaan tahun baru usai, ibu kota diliputi banjir langganan, diikuti penyakit selama banjir. Belum lagi antrian minyak tanah di beberapa daerah kian menambah muram perayaan di Januari. Tapi, Jakarta tetap pusat segala kejadian; kekurangan air bersih, berlimpah banjir; kekurangan sumber makanan, berlimpah mobil pribadi. Kini Jakarta kembali dengan ritual biasa, tak ada terompet yang terdengar, bunyi kembang api; semua sibuk mencari sesuap nasi di tengah terik matahari.
Baru tiga hari ’bermain’ ke hutan, namun kami sangat menikmati. Menyaksikan nuri Eos borneo yang kemerahan bersiul melantunkan nada alam.
Kami duduk, rehat sejenak setelah membuat tanda jejak Ular Sinduk, dengan membuat sangkar tali rapia sederhana.
“Apa kau pernah dengar istilah manusia pasca-Einstein, Erwin?” tanyaku,
Erwin mengangkat alis, “Apa itu, Arsul? Aku tak tahu.”
Aku tersenyum, “Manusia yang diyakini mampu bereksplorasi, berkreasi dan menyatu dengan alam,”
Kini giliran Erwin tertawa, “Hah! Manusia pasca-Einstein? Perlu jutaan tahun mungkin untuk bisa menyaingi kehebatan pikiran si rambut awutan itu. Aku tak paham maksud pasca-Einstein…tapi,” dia mengerutkan kening, ”aku setuju… menyatu dengan alam.”
”Tapi bukan berarti kau mesti menjadi Orang Rimba kan?” gurauku.
Erwin tidak tertawa, menggaruk rambutnya yang kusam, raut wajahnya serius dan berkata, ”Belajar dari cara mereka memandang, dan kebahagiaan sebagai salah satu relativitas, tanpa harus didoktrin,” Erwin menghela napas, ”Sulit rasanya membayangkan suku pedalaman dipaksa makan makanan fast food atau menonton film box office, mereka hidup dengan budaya yang terus bertahan puluhan tahun, dibuai dengan kemanjaan alam yang menyediakan beragam makanan, air mengalir, dan tidur dalam senandung pepohonan lebat, tidak mudah terpengaruh budaya modern tapi perlahan berubah sesuai apa yang mereka inginkan, sebab tiada budaya yang kekal, Asrul.”
***
Aku, Erwin, Santo, Tony tak bosan membahas Ular Sinduk, kini kami membahas sang ular selepas makan malam.
”Lihat kurva ini, tidak jelas kan, kalau Sinduk berkurang karena turun populasi di alam atau over supply,” jelas Santo, menunjuk layar laptop.
Kurva itu mirip bukit, kadang puncak curam, kadang berupa garis lurus, menunjukkan Sinduk yang diekspor dari tahun 1996-2000.
”Lalu ini, perdagangan ekspor, impor Sinduk,” gumam Santo.
Tampak dua diagram batang dengan warna berbeda mencolok.
Kami sibuk menaksir tempat jejak Ular Sinduk, memperkirakan jumlah populasi yang tersisa.
Di tempat lain, Jakarta tak kehabisan berita. Demonstrasi mahasiswa, buruh, guru, supir angkutan umum semua berdemo, menuntut macam-macam dengan beragam argumen, semua mengatasnamakan rakyat. Demo berakhir ketika sore menjelang magrib, sangat beruntung tak ada insiden apa pun itu, karena sangat ironi, baru para petinggi mengucap pengharapan kebaikan bagi para rakyatnya, namun baru beberapa menit pula sang pejabat melakukan illegal logging, korporat korupsi kolusi.
”Learning to live together,” ujar Erwin pelan, ketika malam menginjak dua belas malam, dia termangu memandang luar jendela, tak ada bulan saat itu, yang ada bunyi jangkrik, “salah satu tugas besar pendidikan adalah membangun kesadaran untuk menghormati kepentingan bersama.”
Aku tak sanggup berbicara apa-apa, sudah terlampau lelah dan begitu mengantuk. Tak sempat kupikirkan hal lain selain penelitian ini, ingin cepat pulang, buat laporan, lalu buat skripsi dan sidang. Kubaringkan badanku ke tikar, tak mendengar lagi ucapan Erwin, karena dia masih terus memandang luar jendela, berusaha menjadi pembelajar yang menyatu dengan alam.
Oleh HI
Berpolitik merupakan pilihan utnuk jalan mewujudkan reformasi kampus,
dinamika serta sekelumit relevansinya membuat orang tergiur untuk bersinergi.
Namun, tidak untuk politik praktis dalam kampus ! (HI)
Maraknya Pemilu di UNJ yang memilih presiden BEM Jurusan-Fakultas-Universitas turut memanaskan gairah “reformasi” kampus kita. Spaduk disana-sini, famplet makin lengket dengan dinding gedung halaman dari ujung ke ujung. Mereka pun berfose, seperti layaknya artis dadakan. Bahkan, lebih dari itu, menebar janji yang mudah-mudahan dapat ditepati nantinya, kita doakan saja!
Seolah kampus hijau ini berubah jadi miniatur politik, seperti penyelenggaraan dalam negara. Perbedaan mendasar adalah orientasi, penyertaan kepentingan politik yang mengarah pada ketamakan individualis. Serta, pemanfaatan wewenang demi kantong pribadi. berbeda dengan miniatur politik kampus, jarang sekali didapati permainan money politik masuk menghinggap, maklum mahasiswa untuk makan saja susah, tidak kesampean untuk sogok-menyogok.
Muncul suatu intrik bahwa miniatur politik kampus seringkali dijadikan jembatan untuk melangkah ke politik praktis, sudah banyak bukti. Seperti latihan sebelum bertanding. Bahkan ada yang terlebih dahulu meloncat tanpa jembatan, mungkin terlalu lama. Akibatnya janji serta tanggung jawab sebagai pemimpin pun seringkali terabaikan. Tridarma perguruan tinggi dengan fokus poin penelitian diabaikan, baru meneliti kalau sudah deadline skiripsi!
Pada dasarnya saya menolak dengan politik praktis dalam kampus, baik yang nampak maupun terselubung, apalagi dengan dijembataninya miniatur politik. Dampaknya, kita akan kehilangan jati diri sebagai mahasiswa. Idelisme digadaikan demi mewujudkan persinggungan dengan masa depan, tanpa melihat eksistensi serta citra mahasiswa yang dikenal bersih dari persinggungan politik, kecuali pembelaan terhadap rakyat.
Esensinya ada pada sejarah perjuangan mahasiswa dan nasib rakyat, adakah reformasi dalam sejarah panggung peradaban tanpa mahasiswa sebagai aktor utama. Jika mahasiswa dijadikan kaki tangan politik praktis. Ingatkah kita dengan sikap apatis para aktor kepartaian, yang tidak berani melakukan reformasi pada kemelut 1997-1998. Apakah keberadaan mereka di gedung hijau punya makna, atau sekedar menunggu dipersimpangan jalan. Setelah mahasiswa berjibaku dalam merentas reformasi demi rakyat. “Aktor” berdasi di gedung jihau itu hanya bias menerima insentif demi insentif dengan dalih prestasi, mana prestasinya bung! Bangsa kita masih miskin.
Terkadang, politik mengharuskan kita untuk bersahabat dengan setan. Korupsi menjadi budaya, undang-undang pun diperdaya untuk kepentingan golongan. Berfikir pendek tentang kemajuan bangsa dan tanah air, lihat saja rancangan Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) yang lebih mendukung pengalihan pemilikan sumber daya yang kita miliki. Kembali ke ranah politik kampus, kiranya kita menjadi sadar untuk menjadikan ini sebangai amal bakti mahasiswa, untuk rakyat.
Dinamika Kampus
Kampus kita masih menyimpan begitu banyak permasalahan. Bagi mereka yang merasa peduli dengan eksistensi UNJ di mata khalayak nasional, dari sisi icon pendidikan, persahabatnnya dengan sosial kemasyarakatan, dan peta politik kenegaraan untuk selalu kritis melawan kebijakan yang menindih rakyat. Kampus hijau juga sering disebut “Kampus Rakyat”, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri, seiring menjamurnya virus hedonisme di banyak perguruan tinggi.
Selain itu, julukan “Kampus Rakyat” memiliki makna konselor untuk para birokrat agar segala kebijakan yang dirumuskan, dan diputuskan harus mempertimbangkan dimensi “kerakyatan”. Namun, sepertinya itu belum kita sadari. Lihat saja isu UNJ berbadan hukum pendidikan (BHP) yang membawa kekalutan UNJ yang selama ini hidup dari subsidi, terutama bagi mayoritas mahasiswa yang kurang mampu.
Selanjutnya, adalah tentang UNJ Berbudaya Wirausaha (UNJ-BW) yang dirumuskan dari pelatihan Kewirausahaan di Lembang, Bandung dari 31 Juli-2 Agustus 2005 silam. UNJ-BW mengarahkan pendidikan kita pada kapitalisme yang notabene sebagai prasyarat mendukung perwujudan komersialisasi pendidikan. UNJ makin mendeklarasikan diri bahwa brand keguruan yang luhur akan menjadi “industri” pendidikan dengan sifat “neo” kolonialisasi pendidikan. Karena nantinya, yang punya duit yang mampu kuliah, seperti zaman penjajahan dulu. Pendidikan akan menjadi komoditas yang selanjutnya mengubah UNJ menjadi kampus yang berhasil dikapitalisasikan.
Melihat perjalanannya, UNJ-BW tidak mendidik mahasiswa untuk berwirausaha, malah kita yang “diwirausahakan”. Lihat saja, kejadian mahasiswa jualan tiket seminar, beli buku dipaksa dosen, panggung bazaar, dan econo mart. Hal tersebut menjadi refleksi untuk membenahi iklim akademik murni kampus ini.
Masuk kedalam wilayah keakademikan. Budaya penelitian kita masih minim, sangat kurang. Dosen-dosen kita tidak merangsang mahasiswa untuk melihat konteks, hanya dihadapkan dengan teks, sehinggga ilmu yang kita terima minim empirisme. Belum lagi tentang seritifikasi yang terkesan sangat pragmatis, banyak aliran dana masuk kedalamnya dan UNJ adalah salah satu pelaksana.
Mahasiswa kita kurang kritis. Karena orientasinya sudah berbeda, semua aktivitas diasimilasikan dengan nilai akademik, bahkan untuk menjadi “budak” nilai sekalipun dilakoni. Kuliah bukan mencari nilai, kawan. Esensinya itu belajar, menjadi manusia yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Ruang-ruang diskusi seringkali kesepian, padahal itu adalah “ruh” intelektual kampus.
Reform-Actie dan PEMILU UNJ
Dari banyak permasalahan yang kita miliki, sebuah harapan muncul untuk mencari jalan menuju perbaikan terintegrasi. Kita harus melakukan Reform-Actie, dalam bahasa politik Bung Karno yang tercantum dalam Buku Dibawah Bendera Reformasi berarti aksi perbaikan sekarang juga. Mengandung aksi menggairahkan bagi resolusi permasalahan yang harus sesegera mungki diselesiakan.
Kemunculan pemimpin baru hasil Pemilu UNJ melupakan salah satu agenda Reform-Actie. Kita butuh inspirator yang dapat mendobrak benteng-benteng birokrasi untuk selalu menuntut trasparansi. Memperjuangkan suara mahasiswa, membela dengan konsolidasi bijak. Belum lagi dalam waktu dekat ini akan banyak mahasiswa yang butuh bantuan dana akibat tidak punya biaya untuk bayar uang semester.
Agenda selanjutnya yang harus tercantum dalam pemerintahan terpilih adalah membumikan budaya ilmiah kampus. Aktif dalam berbagai penelitian sebagai wujud akademisi intelektual sesungguhnya. Banyak mengadakan kajian tentang permasalahan bangsa, dan berfikir untuk selalu memberikan solusi yang ideal. Iklim membaca dan diskusi harus digalakkan, sehingga mahasiswa bisa kritis dan berfikir idealis.
Intinya, kampus kita harus keluar dari lingkaran semu euphoria stagnansi. Bersaing dengan berbagai kampus lain yang lebih maju. serta punya posisi dan peran aktif dalam kemajuan bangsa. Menjadi sahabat rakyat dan mejadi power change dari krisis multidimensi yang masih terasa. Tulisan ini merupakan kado awal pemerintahan bagi para pemimpin dalam miniature politik kampus. Semoga bisa bermanfaat dan bermaslahat.
Sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu berbagai pemikiran mengenai negara dan pengaturan negara telah ada, salah satunya yang dominan adalah demokrasi. Setelah perang dingin berakhir dengan hancurnya blok timur kian terasa pengaruh demokrasi sebagai satu-satunya pemikiran ideal bagi negara. Saat ini, sebagian besar negara memakai demokrasi beserta perangkatnya seperti anjuran dari J.J. Rousseu, yaitu trias politica di mana ada tiga lembaga negara yang menjadi pilar demokrasi. Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif bersama membagi kuasa negara. Sejatinya, demokrasi menghindari kekuasaan yang terpusat. Sebab, ketika kekuasaan dipusatkan pada satu tangan, saat itu pula doktrin Lord Acton menuai kebenaran. Negara menjadi konsepsi politik yang korup. Sebuah anomali bagi negeri ini, walau berbalut demokrasi budaya korup malah merupakan fenomena kontemporer. Beberapa hari yang lalu, masih segar dalam ingatan sikap egois dari MA (Mahkamah Agung) sebagai lembaga yudikatif di Indonesia. Keegoisan ini terlihat sangat jelas, sewaktu MA menolak proses audit dari BPK. Padahal, dengan audit setidaknya kebersihan lembaga dan sehatnya demokrasi semakin terjamin. Peristiwa pembangkangan ini secara tidak langsung merupakan representasi dari jiwa setiap individu yang ada di MA. Sebelumnya, berhembus isu bahwa ,Ketua MA, Bagir Manan menginginkan jabatan Hakim Agung sebagai jabatan seumur hidup. Bukankah hal-hal tersebut justru kontradiksi dengan demokrasi, sedangkan MA ialah salah satu pilar dari demokrasi tersebut. Sejak awal, Indonesia menyatakan diri sebagai rechstaat (negara hukum) dan bukan sebaliknya. Namun fakta berbicara lain, Indonesia merangkak naik sebagai jawara korupsi di Asia maupun Dunia. Hukum tidak lagi ditegakan, mafia peradilan merajalela. Sebenarnya apa yang dikatakan Hassan Al Banna bahwa keadilan tidak berada pada teks undang-undang, melainkan terletak pada jiwa para hakim memang benar adanya.
Dengan demikian, secara faktual demokrasi Indonesia ialah ”demokrasi sakit”. Dan, sudah selayaknya kali ini MA dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab, bayangkan bila nanti pilar demokrasi lainnya mengadopsi keegoisan MA, maka dipastikan budaya korupsi semakin menjadi, pada akhirnya mengkhianati demokrasi. (Kahfi)
Sejarah perkembangan Lembaga Kajian Mahasiswa (LKM) bermula dari kumpulan beberapa mahasiswa untuk mendirikan Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Ekaprasetya (FODIM-E) pada tanggal 18 Juni 1981 di IKIP Jakarta. Awalnya lembaga kemahasiswaan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu IKIP Jakarta dalam membina dan mengembangkan masyarakat ilmiah yang kritis dan dinamis guna menunjang pendidikan serta pembinaan lembaga perguruan tinggi sehingga tercapainya insan akademis yang berdasarkan Pancasila. Motto yang dipakai saat itu ialah Kata Hatiku adalah Kata Hatimu.
Selanjutnya, seiring dengan derasnya arus reformasi yang menuntut adanya transformasi menuju progresivitas, FODIM-E mengkonversi dirinya pada tanggal 25 Oktober 1998 menjadi Lembaga Kajian Mahasiswa (LKM). LKM yang merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan UNJ yang bergerak dalam bidang penalaran dan senantiasa membekali anggotanya dengan kemampuan retorika, presentasi, moderasi, orasi, diskusi, pembawa acara, debating, persidangan, analisis berpikir, penulisan karya ilmiah dan penulisan esai sebagai suatu upaya mewujudkan cita-cita tri dharma perguruan tinggi.
Moralitas
Egaliter
Demokratis
Independen
Sikap Ilmiah
Sekretariat:
Kampus A UNJ Gedung G Lt. 3 No. 305
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
CP: (REZA TAOFIK) 085697031091 / (HAMZAH ALI) 08568337185
Tujuan Umum LKM UNJ sebagai wadah yang bertujuan mengembangkan wawasan ilmiah dan penalaran mahasisiwa yang kritis dan dinamis demi tercapainya insan akademis yang bemoral dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Tujuan khusus LKM antara lain:
1. Menghimpun dan membina mahasiswa UNJ dalam bidang kajian, penulisan, retorika dan pengembangan kepemimpinan.
2. Mengembangkan pemikiran kritis, kreatif dan strategis melalui kajian aktual kontemporer.
3. Membangun budaya menulis yang memiliki nilai pencerahan dan berdaya guna.
4. Mengembangkan karakter public speaker yang etis-komunikatif.
5. Menumbuhkan potensi kepemimpinan yang integral dan professional.
6. Meningkatkan daya nalar secara jelas dan berkesinambungan dalam upaya pembinaan anggota LKM UNJ.
7. Memberikan sumbangsih nyata dalam bidang penalaran kepada masyarakat umum dan civitas akdemika UNJ.
Moralitas, Egaliter, Demokratis, Independen dan Sikap Ilmiah yang disingkat MEDIS.
Selamat datang di Blog Lembaga Kajian Mahasiswa!
